BITUNG, fmpsnews.com – Pemerintah Kota Bitung bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi terkait rencana pengoperasian jalan khusus milik PT Tambang Tondano Nusajaya (TNN) sebagai akses alternatif pasca terputusnya ruas jalan nasional akibat bencana longsor. Pertemuan berlangsung di Hotel Fave Bitung, Senin (15/6/2026), dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, Kapolres Bitung Albert Zai, Kepala BPJN Sulawesi Utara Handiyana, anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara, jajaran PT TNN, unsur TNI, aparat keamanan, serta perwakilan masyarakat Tinerungan.
Dalam forum tersebut, perwakilan masyarakat Tinerungan, David Sompie, menyampaikan tiga persoalan utama yang dinilai masih menjadi perhatian sebelum jalan khusus PT TNN dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
Persoalan pertama berkaitan dengan belum adanya kesepakatan yang jelas mengenai mekanisme operasional jalan khusus tersebut. Masyarakat mengharapkan adanya aturan yang pasti terkait pengaturan arus lalu lintas kendaraan, jadwal penggunaan jalan, serta pembagian tanggung jawab antar pihak yang terlibat guna menghindari kebingungan dalam pelaksanaannya di lapangan.
Persoalan kedua menyangkut aspek keselamatan dan keamanan pengguna jalan. Masyarakat meminta jaminan bahwa jalan khusus yang semula dibangun untuk kebutuhan operasional pertambangan telah memenuhi standar keselamatan apabila digunakan sebagai jalur alternatif bagi masyarakat umum. Selain itu, warga juga mengusulkan adanya pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, dan pihak perusahaan untuk memastikan aktivitas kendaraan berat tidak mengganggu mobilitas masyarakat.
Sementara itu, persoalan ketiga berkaitan dengan kepastian status dan legalitas penggunaan jalan khusus oleh masyarakat. Warga berharap adanya kejelasan hukum agar pemanfaatan jalan tersebut tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, baik bagi pengguna maupun pihak perusahaan sebagai pemilik akses.
Menanggapi berbagai masukan yang disampaikan, Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara masyarakat, BPJN, serta PT TNN guna menemukan solusi terbaik yang mengedepankan keselamatan, keamanan, dan kepentingan masyarakat luas.
Di sisi lain, Kepala BPJN Sulawesi Utara, Handiyana, menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak longsor sekaligus memastikan seluruh persyaratan teknis maupun administrasi terkait penggunaan jalan alternatif dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pihak sepakat untuk terus memperkuat sinergi dan komunikasi dalam rangka mempercepat pemanfaatan jalan khusus PT TNN sebagai akses sementara bagi masyarakat. Diharapkan langkah tersebut dapat menjadi solusi efektif dalam menjaga konektivitas wilayah, tanpa mengabaikan aspek keselamatan, keamanan, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
(Tim/FMPSNEWS)
